Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial. Dalam hukum Indonesia, TPPO diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU tersebut, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran/manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik di dalam negeri maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Unsur-Unsur TPPO

Terdapat tiga unsur utama dalam tindak pidana perdagangan orang:

Proses: Meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
Cara: Dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran/manfaat.
Tujuan: Untuk eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksploitasi, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, pengambilan organ, dan bentuk eksploitasi lainnya.

Modus dan Bentuk Perdagangan Orang

Modus TPPO sangat beragam, antara lain:

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa dokumen resmi atau dengan dokumen palsu.
Eksploitasi seksual, seperti prostitusi paksa.
Perkawinan kontrak atau perkawinan pesanan.
Perekrutan anak-anak sebagai pekerja dengan upah minim dan kondisi berbahaya.
Pengangkatan bayi tanpa prosedur yang sah.

Bentuk-bentuk perdagangan orang dapat dikategorikan berdasarkan tujuan pengiriman, korbannya (perempuan, anak-anak, laki-laki), dan bentuk eksploitasinya (seksual, kerja paksa, pengambilan organ).

Dampak TPPO bagi Korban

Korban TPPO umumnya mengalami:

Kekerasan fisik dan seksual.
Kondisi hidup yang buruk dan kehilangan kebebasan.
Trauma psikologis berat, seperti depresi, gangguan panik, dan gangguan perilaku.
Kesulitan dalam memulihkan kehidupan pasca menjadi korban.

Data dan Fakta TPPO di Indonesia

Sejak 2017 hingga Oktober 2022, tercatat 2.356 laporan korban TPPO di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 50,97% adalah anak-anak, 46,14% perempuan, dan 2,89% laki-laki
Pada tahun 2024, Polri menindak 306 kasus TPPO dengan 369 korban, yang usianya mulai dari bayi hingga dewasa.
Modus paling sering adalah pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri, eksploitasi seksual, dan kerja paksa, termasuk menjadi operator judi online di luar negeri.

Upaya Penanggulangan TPPO

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

Membentuk undang-undang khusus (UU No. 21 Tahun 2007).
Penegakan hukum oleh Polri dan kerja sama internasional dalam pemulangan korban.
Perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi korban
Kampanye dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta pencegahan TPPO

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan lintas negara yang melanggar hak asasi manusia dan berdampak sangat buruk bagi korban. Pencegahan dan penanganan TPPO membutuhkan kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas, serta peningkatan kesadaran dan edukasi tentang bahaya perdagangan orang

Data Terbaru Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia

Statistik Nasional 2025

· Hingga 13 Maret 2025, Polri telah menangani 609 kasus TPPO dengan jumlah korban mencapai 1.503 orang dan 754 tersangka.

· Jumlah korban pada triwulan pertama 2025 ini sudah lebih dari 50% dari total korban sepanjang 2024, menandakan tren peningkatan signifikan

· Pada tahun 2024, tercatat ada 843 kasus dengan 2.179 korban dan 1.090 tersangka.

· Data tahun 2023 menunjukkan 1.061 kasus TPPO di seluruh Indonesia

Profil Korban

· Sekitar 96% korban TPPO adalah perempuan dan anak-anak, kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual dan ekonomi

· Anak-anak juga kerap menjadi korban perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual maupun perdagangan narkoba

Modus dan Pola Kejahatan

· TPPO di Indonesia meliputi eksploitasi tenaga kerja, perbudakan, penindasan, eksploitasi seksual, hingga perdagangan organ tubuh secara ilegal

· Mayoritas korban adalah pekerja migran ilegal, baik WNI yang dikirim ke luar negeri maupun WNA yang masuk ke Indonesia, terutama terkait prostitusi

· Modus umum termasuk penipuan lowongan kerja, pengiriman pekerja migran tanpa izin, penjualan bayi, dan eksploitasi melalui jaringan daring

Sebaran Kasus di Daerah

· Polda Jawa Timur menjadi wilayah dengan penindakan TPPO terbanyak pada 2025, dengan 23 kasus dari total 98 kasus nasional pada awal tahun

· Sejak 2022 hingga 27 Februari 2025, Polda Jawa Timur menangani 229 kasus dengan 133 korban dan 283 terlapor

· Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) juga aktif memberantas TPPO, menindak tiga kasus sejak awal 2025, dengan modus utama pengiriman pekerja migran secara ilegal.

Tren Global

· Secara global, laporan tahun 2024 menunjukkan peningkatan korban TPPO sebesar 25% pasca-pandemi.

· Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami lonjakan kasus akibat maraknya pusat penipuan daring dan jaringan kriminal lintas negara.

Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia menunjukkan tren peningkatan pada 2025, dengan korban didominasi perempuan dan anak-anak. Polri dan pemerintah daerah terus memperkuat penegakan hukum dan perlindungan korban, namun tantangan tetap besar karena modus kejahatan semakin beragam dan terorganisir, serta melibatkan jaringan internasional.

Modus operandi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terungkap selama tahun 2025 menunjukkan pola yang beragam dan semakin kompleks, antara lain:

· Rekrutmen melalui lembaga pelatihan kerja (LPK) dengan janji pekerjaan di luar negeri, seperti Bahrain, dengan meminta biaya keberangkatan dan menyiapkan dokumen palsu seperti paspor, visa, dan tiket pesawat. Namun, pekerjaan yang diterima korban tidak sesuai janji, misalnya dipaksa bekerja sebagai petugas spa atau housekeeper tanpa hak yang layak.

· Pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Timur Tengah dan Asia Tenggara, menggunakan visa kunjungan wisata atau ziarah yang disalahgunakan untuk bekerja secara ilegal. Korban seringkali tidak mendapat jaminan ketenagakerjaan resmi dan dipaksa menandatangani surat perjanjian utang yang membelenggu mereka

· Eksploitasi seksual dan eksploitasi anak, termasuk perekrutan anak-anak melalui aplikasi online untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK) atau pekerja dengan upah minim dalam kondisi kerja berbahaya

· Modus baru menyusup dalam rombongan haji dan umrah dengan dokumen palsu, untuk memberangkatkan pekerja secara ilegal ke luar negeri, memanfaatkan momentum keberangkatan jemaah haji/umrah

· Eksploitasi melalui tawaran kerja digital dan online scam, di mana korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi melalui media sosial atau audisi online, namun akhirnya terjebak dalam kerja paksa, eksploitasi seksual, atau kejahatan daring seperti penipuan dan judi online. Korban sering disekap dan dipaksa memenuhi target kerja yang tidak manusiawi

· Pengiriman korban ke lokasi-lokasi tidak sesuai janji, seperti pengiriman WNI yang dijanjikan kerja di Thailand tetapi dikirim ke Myanmar untuk dijadikan bagian sindikat penipuan daring

· Pengambilan paspor dan dokumen korban sehingga korban sulit melarikan diri atau melapor ke pihak berwenang

Modus-modus ini menunjukkan bahwa pelaku TPPO memanfaatkan berbagai cara, mulai dari dokumen palsu, penipuan janji kerja, eksploitasi melalui media digital, hingga penyalahgunaan visa dan keberangkatan haji/umrah untuk menjalankan kejahatan mereka.Penegakan hukum dan kerja sama lintas instansi terus ditingkatkan untuk membongkar jaringan ini.

Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia pada 2025 dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang meliputi pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan kerja sama lintas sektor serta internasional. Berikut rincian strateginya:

· Penguatan Kebijakan dan Regulasi
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO (RAN PPTPPO) yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan secara sistematis dan terencana. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 juga menjadi payung hukum utama dalam pemberantasan TPPO dengan sanksi tegas bagi pelaku.

· Penegakan Hukum yang Gencar dan Terintegrasi
Polri dan aparat penegak hukum meningkatkan pengungkapan kasus TPPO, menindak pelaku, serta melakukan pendampingan hukum bagi korban. Penanganan kasus dilakukan secara koordinatif antar lembaga terkait untuk memastikan proses hukum berjalan efektif.

· Perlindungan dan Pemulihan Korban
Pemerintah memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban, termasuk akses bantuan hukum, rehabilitasi psikososial, dan reintegrasi sosial agar korban dapat pulih dan tidak kembali menjadi korban TPPO.

· Pengawasan Imigrasi dan Penggunaan Teknologi
Pengawasan ketat di perbatasan, bandara, dan pelabuhan dilakukan dengan dukungan teknologi modern seperti pemindai dokumen elektronik dan sistem pemantauan canggih untuk mendeteksi dokumen palsu dan aktivitas mencurigakan.

· Peningkatan Kapasitas SDM
Pelatihan berkelanjutan bagi petugas imigrasi, penegak hukum, dan aparat terkait untuk meningkatkan kemampuan identifikasi dan penanganan kasus TPPO secara profesional.

· Kerja Sama Lintas Lembaga dan Internasional
Sinergi antara instansi pemerintah seperti Imigrasi, Polri, BP2MI, Kemenko PMK, serta kerja sama dengan organisasi internasional (IOM, UNODC, Interpol) memperkuat pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

· Kampanye dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah rawan, dilakukan untuk mengenali tanda-tanda perdagangan orang dan mencegah terjadinya TPPO. Pemberdayaan korban juga menjadi fokus agar mereka dapat berperan aktif dalam mencegah kejahatan serupa.

· Pembentukan Gugus Tugas dan Koordinasi Nasional
Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat nasional dan daerah memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pencegahan dan penanganan secara terpadu.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas TPPO secara menyeluruh, meskipun tantangan masih besar terutama terkait modus operandi yang terus berkembang dan jaringan lintas negara yang kompleks.

Beragam gagasan dan upaya oleh pemerintah tersebut sangat baik. Namun jika dilihat dari banyaknya korban maka perlu edukasi yang lebih efektif pada tiap kalangan masyarakat dan di daerah, termasuk di daerah terpencil. Kemudian untuk setiap pelaku harus dihukum dengan vonis yang memberi efek jera.

referensi:

Polri Tangani 609 Kasus TPPO Sepanjang 2025, dengan Korban 1.503 Orang

Ribuan Warga RI Jadi Korban Kasus TPPO Tiap Tahunnya - GoodStats

Bareskrim ungkap 609 kasus tindak pidana perdagangan orang selama 2025 - ANTARA News Sulawesi Utara

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

pusiknas.polri.go.id

Pengungkapan Kasus Perdagangan Orang (IS Kom III Feb 4 2025)

Beragam Modus Perdagangan Orang yang Kian Perlu Diwaspadai - Kompas.id

Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) OLEH KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA - Sriwijaya University Repository